BANDA ACEH – Ketergantungan Aceh terhadap sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dinilai perlu segera dikurangi melalui penguatan kapasitas pembangkit dan infrastruktur energi di daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, yang mendorong pemerintah pusat bersama PT PLN untuk menghadirkan sistem kelistrikan Aceh yang lebih mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.
Menurutnya, kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan kawasan industri harus diimbangi dengan ketersediaan pasokan energi yang stabil. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap sistem interkoneksi dari luar daerah dinilai berpotensi menimbulkan risiko apabila terjadi gangguan pada jaringan utama.
“Kita tentu mengapresiasi keberadaan sistem interkoneksi yang selama ini membantu menjaga pasokan listrik. Namun dalam jangka panjang, Aceh harus memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Kemandirian energi merupakan salah satu syarat penting untuk memperkuat daya saing daerah,” ujar Tuanku Muhammad, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan, listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi faktor utama yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, hingga investasi. Ketika terjadi gangguan pasokan listrik, dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat maupun dunia usaha.
Karena itu, pemerintah didorong untuk mempercepat pengembangan sumber-sumber energi lokal yang dimiliki Aceh. Provinsi ini memiliki potensi energi yang cukup besar, mulai dari tenaga air, panas bumi, tenaga surya, hingga sumber energi terbarukan lainnya yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem kelistrikan daerah.
Menurut Tuanku Muhammad, pemanfaatan potensi energi lokal tidak hanya akan meningkatkan ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pengembangan sektor energi dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita memiliki sumber daya yang cukup potensial. Jika dikelola secara maksimal, Aceh tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listriknya sendiri, tetapi juga dapat menjadi salah satu daerah yang kuat dalam sektor energi di Sumatera,” katanya.
Ia menilai, keberadaan pembangkit listrik yang tersebar di berbagai wilayah Aceh juga akan memperkuat keandalan sistem kelistrikan. Dengan demikian, ketika terjadi gangguan pada jaringan tertentu, pasokan listrik tidak langsung terganggu secara menyeluruh karena tersedia sumber daya cadangan dari dalam daerah.
Selain itu, Tuanku Muhammad menekankan bahwa ketersediaan listrik yang andal menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor sebelum menanamkan modalnya di suatu daerah. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas dan kemandirian energi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Aceh.
“Investor membutuhkan kepastian. Salah satu bentuk kepastian itu adalah tersedianya energi yang cukup dan stabil. Jika pasokan listrik terjamin, maka iklim investasi akan semakin baik dan peluang pertumbuhan ekonomi daerah juga semakin besar,” ujarnya.
DPRK Banda Aceh berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan PT PLN dapat memperkuat sinergi dalam menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan kapasitas kelistrikan daerah. Upaya tersebut dinilai penting agar Aceh tidak hanya menjadi pengguna energi, tetapi juga mampu membangun sistem energi yang mandiri dan berdaya tahan tinggi terhadap berbagai tantangan di masa depan.
Dengan sistem kelistrikan yang kuat dan mandiri, Aceh diyakini akan memiliki fondasi yang lebih kokoh dalam mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
