Seulawah.my.id
Banda Aceh — Pemulihan Aceh pascabencana alam dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, menegaskan bahwa kebangkitan kehidupan masyarakat harus diawali dengan penguatan sektor ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Menurut Khalid, bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh telah berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain merusak rumah dan fasilitas umum, bencana tersebut juga memutus mata pencaharian warga, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.
“Kami di DPRA sepakat dengan pandangan Pak Gubernur. Pascabencana, hal paling mendesak adalah memastikan masyarakat bisa kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Itu hanya bisa terwujud jika sektor ekonomi dan infrastruktur dipulihkan secara bersamaan,” ujar Khalid di Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, banjir bandang telah merusak lahan persawahan, kebun, serta sentra usaha masyarakat. Banyak area pertanian tertutup lumpur, saluran irigasi rusak, dan akses jalan menuju lokasi usaha terputus. Kondisi tersebut membuat masyarakat kehilangan sumber penghasilan sekaligus membutuhkan dukungan besar untuk bangkit kembali.
Khalid menilai, pemulihan ekonomi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai hanya akan menjadi wacana. Jalan rusak, jembatan putus, serta akses transportasi yang terganggu akan menghambat distribusi hasil produksi dan aktivitas perdagangan.
“Pemulihan ekonomi tanpa pembangunan infrastruktur yang memadai tidak akan efektif. Kedua sektor ini harus berjalan beriringan agar perputaran ekonomi kembali cepat dan kehidupan masyarakat berangsur normal,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Khalid menyampaikan bahwa dukungan DPRA terhadap kebijakan Gubernur Aceh tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kelembagaan. DPRA siap mengawal kebijakan anggaran serta program rehabilitasi dan rekonstruksi agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa fokus utama pemulihan pascabencana adalah sektor ekonomi dan infrastruktur sebagai fondasi menghidupkan kembali aktivitas masyarakat serta membuka keterisolasian wilayah terdampak.
Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026), Mualem juga menekankan pentingnya sektor perumahan dan sosial sebagai penopang keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Ekonomi dan infrastruktur menjadi pintu awal pemulihan, sementara sektor perumahan dan sosial merupakan fondasi untuk membangun kembali masa depan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
Dengan sinergi antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan pemerintah pusat, Khalid optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Aceh yang tengah berjuang untuk bangkit. (ADV)
