seulawah.my.id
Banda Aceh — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nora Idah Nita, mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat korban bencana, khususnya warga terdampak banjir di Aceh Tamiang yang hingga kini masih hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Desakan tersebut disampaikan Nora dalam Rapat Paripurna DPRA, Kamis (12/2/2026). Ia menyoroti gelombang demonstrasi besar yang dilakukan masyarakat Aceh Tamiang dalam beberapa waktu terakhir, yang bahkan nyaris berujung ricuh akibat kekecewaan terhadap lambannya penanganan korban banjir.
Menurut Nora, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat yang merasa belum mendapatkan perhatian serius, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh.
“Sudah berulang kali kami sampaikan agar pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memberi perhatian serius. Di Aceh Tamiang masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian, bahkan ada yang terpaksa tidur di area pemakaman Tionghoa,” ujar Nora di hadapan forum paripurna.
Ia menjelaskan, hingga kini banyak korban belum dapat kembali ke rumah masing-masing akibat kerusakan bangunan pascabanjir.
Selain itu, keterbatasan biaya untuk membersihkan lumpur dan memperbaiki rumah, serta minimnya ketersediaan hunian sementara (huntara), membuat warga terpaksa bertahan di pengungsian dalam waktu lama.
Kondisi tersebut dinilai semakin memprihatinkan mengingat bulan suci Ramadan kian dekat. Nora menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap beban sosial dan psikologis masyarakat yang masih berjuang bangkit dari bencana.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Karena itu, kami berharap APBA 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat terdampak bencana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nora mengaku hingga saat ini belum memperoleh gambaran jelas terkait pola dan program konkret Pemerintah Aceh dalam penanganan korban banjir.
Ketidakjelasan tersebut, kata dia, kerap dipertanyakan masyarakat kepada para wakil rakyat di DPRA.
“Masyarakat bertanya kepada kami, apa yang sudah APBA berikan untuk korban bencana,” ujarnya.
Ia juga menyinggung janji bantuan dari pemerintah pusat yang hingga kini belum terealisasi, seperti bantuan penggantian perabot rumah tangga serta dukungan pemulihan ekonomi. Namun, para korban disebut belum menerima bantuan tersebut.
“Seperak pun belum mereka terima. Kemarin sempat ada angin segar melalui skema cash for work untuk memberdayakan masyarakat, tapi sekarang saya tidak tahu ke mana kelanjutannya,” ungkap Nora.
Nora berharap penyusunan APBA 2026 tidak semata berfokus pada program rutin pemerintahan, melainkan memberikan porsi anggaran yang jelas dan terukur untuk rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan. Negara harus hadir, terutama saat rakyatnya sedang mengalami musibah,” pungkasnya.
Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga ujian komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.[ADV]
