BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap laporan kekerasan ditangani secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan korban.
Pembentukan forum tersebut berlangsung di Hotel Seventeen, Senin (9/11/2026), dengan melibatkan 35 peserta dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), aparat penegak hukum dan peradilan, instansi vertikal, lembaga terkait, ketua forum, hingga perwakilan Forum Anak.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, mengatakan pembentukan forum tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah sekaligus menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, keberadaan forum ini penting untuk memperjelas tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing pihak, sekaligus membangun sistem koordinasi yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban.
“Forum ini menjadi langkah strategis untuk membangun komitmen lintas sektor, memperjelas peran dan kewenangan setiap pihak, memperkuat mekanisme rujukan, meningkatkan kecepatan respons terhadap laporan kasus, serta menghindari tumpang tindih pelayanan maupun terputusnya layanan yang dibutuhkan korban,” ujar Tiara.
Ia menjelaskan, urgensi pembentukan forum tersebut tidak terlepas dari tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan mendapatkan pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh.
Berdasarkan data periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 165 kasus kekerasan, dengan rincian 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, 53 kasus terhadap anak perempuan, dan 40 kasus terhadap anak laki-laki.
Angka tersebut menjadi gambaran serius bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih membutuhkan perhatian serta penanganan yang lebih komprehensif. Tidak hanya dari sisi pendampingan korban, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan respons, koordinasi antarlembaga, hingga akurasi pengelolaan data kasus.
Tiara menegaskan, penanganan kasus kekerasan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta akses terhadap layanan yang dibutuhkan tanpa menghadapi hambatan birokrasi maupun koordinasi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh periode 2025–2030, UPTD PPA diarahkan untuk dikembangkan menjadi Crisis Center bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
Konsep Crisis Center tersebut menitikberatkan pada penguatan kolaborasi, kesamaan pemahaman, serta komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi dan responsif.
“Bagaimana kita mampu berkolaborasi dan membangun komitmen serta pemahaman bahwa dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan harus ada sinergi dan kolaborasi yang aktif. Dengan demikian, UPTD PPA dapat menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh,” jelasnya.
Melalui pembentukan Forum Koordinasi KtP/A ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap tercipta sistem perlindungan yang semakin kuat, mulai dari upaya pencegahan, penerimaan pengaduan, penanganan, pendampingan, hingga pemulihan korban.
Sinergi lintas sektor tersebut juga diharapkan mampu memastikan tidak ada korban yang terabaikan, kehilangan akses terhadap layanan, ataupun harus menghadapi proses penanganan yang berbelit-belit.
Pemko Banda Aceh menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, keberadaan forum ini diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya Kota Banda Aceh yang lebih aman, ramah, dan memberikan perlindungan nyata bagi setiap perempuan dan anak.
