BANDA ACEH – Sorotan terhadap kondisi jalan berlubang di sejumlah titik di Kota Banda Aceh kembali mencuat. Kali ini, Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, angkat bicara dengan nada tegas. Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memastikan setiap proyek perbaikan jalan dikerjakan dengan kualitas terbaik, bukan sekadar tambal sulam yang cepat rusak.
Menurut Ramza, kondisi jalan yang kerap kembali berlubang meski baru diperbaiki menjadi indikator lemahnya kualitas pengerjaan di lapangan. Ia menilai, praktik perbaikan yang dilakukan selama ini cenderung tidak menyentuh akar persoalan, sehingga kerusakan jalan terus berulang setiap tahun.
“Banda Aceh ini ibu kota provinsi. Sudah seharusnya kita punya infrastruktur jalan yang layak, kuat, dan bertahan lama. Jangan sampai setiap tahun anggaran dihabiskan untuk pekerjaan yang sama tanpa hasil maksimal,” ujarnya saat meninjau langsung sejumlah ruas jalan di Kecamatan Jaya Baru dan Kutaraja, Rabu (8/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Ramza turut didampingi aparatur gampong dan perwakilan dari Dinas PUPR. Ia menemukan beberapa titik jalan yang sebelumnya telah diperbaiki namun kembali mengalami kerusakan. Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan serius dalam metode pengerjaan maupun pengawasan proyek.
Ia menekankan bahwa perbaikan jalan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Lubang jalan, kata dia, harus digali secara menyeluruh hingga mencapai struktur yang stabil, kemudian dipadatkan menggunakan alat seperti baby roller agar hasilnya benar-benar kokoh.
“Kalau hanya ditambal di permukaan tanpa proses yang benar, tentu tidak akan bertahan lama. Ini yang harus diperbaiki. Kita tidak ingin ada pemborosan anggaran hanya karena kualitas pekerjaan yang rendah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ramza juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap proyek infrastruktur. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.
Menurutnya, jika pola pengerjaan seperti saat ini terus dipertahankan, maka pemerintah daerah akan terus terjebak dalam siklus perbaikan berulang tanpa peningkatan kualitas yang signifikan. Padahal, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat lainnya yang juga memerlukan perhatian dan alokasi anggaran.
Selain aspek teknis, Ramza juga menekankan pentingnya pengawasan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Ia mengajak warga untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya proyek pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Pengawasan dari masyarakat sangat penting. Dengan keterlibatan publik, kita bisa memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar dan tidak menyimpang,” ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas jalan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jalan yang baik akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, mobilitas warga, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Sebaliknya, jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, ia berharap Dinas PUPR dapat menjadikan kualitas sebagai prioritas utama dalam setiap proyek perbaikan jalan ke depan.
Dengan desakan ini, Ramza berharap ada perubahan nyata dalam pola pengerjaan infrastruktur di Banda Aceh, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan sementara yang cepat rusak.(**)
