BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banda Aceh, Jalaluddin, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun anggaran 2026.
Pasalnya, realisasi PAD Kota Banda Aceh hingga 2 November 2026 baru mencapai Rp339 miliar lebih atau 76,99 persen dari target sebesar Rp440 miliar lebih. Dengan capaian tersebut, Pemko Banda Aceh masih harus mengejar sekitar Rp101 miliar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2026.
Penegasan itu disampaikan Jalaluddin dalam rapat evaluasi PAD bersama jajaran OPD pengelola pendapatan daerah, Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Jalaluddin meminta setiap kepala OPD menyampaikan proyeksi penerimaan hingga 31 Desember 2026. Selain itu, masing-masing OPD juga diminta menyusun langkah strategis dan upaya konkret untuk mempercepat realisasi pendapatan.
“Seluruh kepala OPD pengelola PAD diminta menyampaikan proyeksi penerimaan hingga 31 Desember 2026, disertai langkah-langkah strategis dan upaya konkret yang akan dilakukan untuk memastikan target pendapatan dapat tercapai,” ujar Jalaluddin.
Berdasarkan data realisasi hingga minggu ke-44, penerimaan PAD Kota Banda Aceh bersumber dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Dari keempat komponen tersebut, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp172 miliar lebih atau 79,05 persen dari target Rp218 miliar lebih.
Sementara itu, retribusi daerah telah mencapai Rp18 miliar lebih atau 70,83 persen dari target Rp26 miliar lebih.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat persentase realisasi tertinggi, yakni 90,37 persen atau sebesar Rp11 miliar lebih dari target Rp12 miliar lebih.
Sedangkan komponen lain-lain PAD yang sah terealisasi Rp135 miliar lebih atau 74,49 persen dari target Rp182 miliar lebih.
Jika dilihat berdasarkan klasifikasi penggunaannya, PAD yang bersifat bebas digunakan telah mencapai Rp208 miliar lebih atau 80,44 persen dari target Rp259 miliar lebih. Sementara PAD yang tidak bebas digunakan terealisasi Rp130 miliar lebih atau 72,06 persen dari target Rp180 miliar lebih.
Jalaluddin menegaskan, percepatan penerimaan PAD membutuhkan komitmen, keseriusan, dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Menurutnya, setiap OPD harus mampu mengidentifikasi potensi pendapatan yang masih dapat digali, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan.
Karena itu, evaluasi secara berkala akan terus dilakukan untuk memantau perkembangan penerimaan serta memastikan langkah percepatan berjalan efektif.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan ant perangkat daerah agar seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Kota Banda Aceh dapat dikelola secara maksimal.
“Optimalisasi PAD menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, membiayai pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh,” pungkasnya.
Pemko Banda Aceh berharap melalui penguatan koordinasi, evaluasi, dan langkah percepatan yang dilakukan seluruh OPD, target PAD tahun anggaran 2026 dapat tercapai.
Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah diharapkan semakin kuat sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.(**)
